：Konsultasi dengan otoritas pemerintah terkait.

：Pengajuan jadwal kerja dan daftar dokuman yang diperlukan.

：Siapkan konsep dokumen.

：Pengajuan dokumen secara resmi.

：Laporan kemajuan dokumen sampai selesai/jadi.

Dokumen Perizinan yang dimaksud adalah :

1. Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan terkait Perubahan Direksi, Lokasi Usaha, dan lainnya.

2. Surat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham), Surat Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait Perubahan Direksi, Lokasi Usaha dan lainnya.

3. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

4. Nomor Induk Berusaha (NIB).

5. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

8. Surat Keputusan Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP).

9. Izin Usaha khusus lainnya, tergantung dari Jenis Usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Pertimbangan/pilihan lainnya :

1. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

2. Angka Pengenal Importir Umum atau Produsen (APIU or APIP).

3. Undang – Undang Gangguan (UUG).

4. Upaya Kelayakan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

5. Dan dokumen perizinan lainnya.